Tentang Jokowi

Nama Lengkap: Ir. Joko Widodo
Nama Populer: Jokowi
Tanggal Lahir: 21 Juni 1961
Tempat Lahir: Surakarta (Solo), Jawa Tengah, Indonesia
Agama: Islam
Hobi: Penikmat musik rock beraliran Cerdas

Pendidikan
- SDN 111 Tirtoyoso Solo
- SMPN 1 Solo
- SMAN 6 Solo
- Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta lulusan 1985

Pekerjaan
- Pengusaha, Eksportir Mebel
- Walikota Solo periode 2005-2010 dan periode 2010-2012
- Gubernur DKI Jakarta 2012-2017.

Keluarga
Istri: Iriana
Anak: Gibran Rakabumi Raka, Kahiyang Ayu, Kaesang Pangerap

******

Jejak Langkah Jokowi


Pria kelahiran Surakarta, Solo, Jawa Tengah, 21 Juni 1961 ini sejak kecil sudah terbiasa hidup sederhana dan prihatin. Berangkat dari kesederhanaan itulah,  Joko Widodo (Jokowi) dibentuk menjadi pribadi tegas, sederhana, jujur apa adanya, berani melawan arus dan berkomitmen tinggi untuk mengabdi pada rakyatnya. Sikap ‘tepo seliro’ (tenggang rasa) yang ditunjukkan kedua orang tuanya juga menjadi sumber inspirasi dan pegangan Jokowi dalam menjalani hidup.

Sebagai anak ‘tukang kayu”, setelah lulus dari SMAN 6 Solo, Jokowi meneruskan kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Karena tergolong mahasiswa yang bermodal pas-pasan, ia harus pandai-pandai mengelola keuangan. Ia juga harus sering menahan diri bila menginginkan sesuatu. Kondisi ini belakangan menjadi bermanfaat ketika ia menggeluti dunia bisnis sebagai pengusaha mebel.

Setelah lulus menjadi Sarjana Kehutanan UGM di tahun 1985, Jokowi tidak langsung terjun ke dunia bisnis. Dia sempat merantau ke Aceh dan bekerja di sebuah BUMN. Tidak lama kemudian, ia kembali ke Solo dan bekerja di CV. Roda Jati, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan.

Setelah merasa cukup dengan pengalamannya di bisnis perkayuan, Jokowi memutuskan berhenti bekerja dan memulai berwirausaha di bidang mebel di tahun 1998. Jatuh bangun dalam merintis usaha juga dirasakan suami dari Iriana ini. Dengan kesabaran dan kerja keras, ia kembangkan bisnis dari pemain lokal menjadi eksportir.

Kesuksesan sebagai seorang pengusaha ternyata tidak memuaskan jiwa Jokowi. Di saat krisis berkepanjangan menimpa bangsa ini, dimulai dari tahun 1998, Jokowi melihat masih banyak yang harus dilakukan untuk mengubah bangsa ini khususnya mengubah nasib masyarakat yang kurang mampu. Dari situlah awal jiwa kepemimpinannya terpanggil untuk membawa perubahan-perubahan yang berorentasi pada masyarakat kecil.

Akhirnya, Jokowi memulai niat suci itu dengan memasuki dunia politik praktis. Ia memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri sebagai kendaraan politik yang saat itu sedang populer di masyarakat. Niat suci Jokowi itu ternyata dikabulkan Tuhan. Ia pun terpilih menjadi Walikota Solo menggantikan Slamet Suryanto pada tahun 2005.

Biasanya, setelah berhasil duduk dan menjabat sebagai pemimpin, mereka (para pemimpin) kemudian lupa akan janji-janjinya sebelum terpilih. Terlebih lagi mereka malah terjerumus ke dalam lingkaran birokrasi yang sarat dengan praktik korupsi. Namun hal itu tidak terjadi dengan seorang Jokowi.

Meski ketika mencalonkan diri sebagai Walikota Solo bahkan hingga saat ia terpilih, banyak yang meragukan kemampuannya. Namun setahun setelah ia memimpin, banyak gebrakan progresif yang dilakukannya. Dalam penataan kota, ia banyak mengambil contoh pengembangan kota-kota di Eropa yang sering ia kunjungi dalam rangka perjalanan bisnisnya dahulu.

Baginya, jabatan adalah suatu amanah yang berat dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Amanah tersebut berasal dari Tuhan dan masyarakat Solo yang mengimpikan seorang pemimpin yang dapat membawa Solo ke arah lebih baik, maju dan sejahtera.

Sikap rendah hati Walikota Solo ini tidaklah dibuat-buat. Sikapnya yang tidak membedakan, sangat dirasakan berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari kalangan pengusaha sampai tukang becak sangat mengenal sosok Jokowi.

Bagi masyarakat Solo, Jokowi adalah seorang pemimpin yang sangat peduli dengan kehidupan mereka. Mereka menemukan kepribadian yang sangat menarik pada diri Jokowi. Tidak ada jarak antara pemimpin dan yang dipimpin. Hampir tiap malam, bila tidak ada acara resmi, Sang Walikota yang dicintai rakyatnya ini bisa dengan mudah ditemui. Ia juga sering keliling blusukan naik sepeda ontel.

Di lorong-lorong pasar dan jalan-jalan di Kota Solo, Jokowi kerap asyik mengobrol dan mendengar keluh kesah rakyatnya tanpa jarak. Bahkan rumahnya pun sering mendapat kunjungan dari berbagai lapisan masyarakat. Bagi Jokowi, rumah dinas ini toh rumah rakyat. Sudah ribuan warga Solo yang berkesempatan berkunjung ke sana.

Bukan itu saja. Sudah bukan rahasia lagi kalau ternyata gaji bulanan sang walikota ini tidak pernah diambilnya sejak ia menduduki jabatan. Ia lebih memilih menandatangani slip gaji tanpa pernah melihat jumlahnya. Kabarnya uang itu digunakannya untuk membantu rakyat yang membutuhkan. Untuk memenuhi nafkah keluarga, Jokowi mengaku masih memiliki uang dari usaha mebel yang dikelola bersama istri tercinta.

Gebrakan Walikota Solo

Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan yang pesat. Gebrakan awal yang dilakukannya dalam membenahi Solo adalah melakukan branding (pencitraan) dengan menjadikan Solo sebagai ‘The Spirit of Java”. Ia juga mengajukan Surakarta untuk menjadi anggota Organisasi Kota-kota Warisan Dunia dan diterima pada tahun 2006. Langkahnya berlanjut dengan keberhasilan Surakarta menjadi tuan rumah Konferensi organisasi tersebut pada Oktober 2008.

Pada tahun 2007 Surakarta juga telah menjadi tuan rumah Festival Musik Dunia (FMD) yang diadakan di kompleks Benteng Vastenburg yang terancam digusur untuk dijadikan pusat bisnis dan perbelanjaan. FMD pada tahun 2008 diselenggarakan di komplek Istana Mangkunegaran.

Kemudian, ia mendeklarasikan Solo sebagai kota Cyber City. Untuk mengusung konsep tersebut, pemerintah kota Solo telah memulainya dengan memasang layanan free hotspot di 51 titik kelurahan, 5 titik kecamatan dan 17 titik di area publik. Selanjutnya diteruskan dengan pemasangan hotzone sepanjang 7 kilometer antara kawasan Kleco hingga Panggung.

Dalam deklarasi Solo Cyber Day 2011, sebanyak 1.500 peserta ikut ambil bagian. Mereka terdiri dari pelajar, masyarakat umum hingga blogger. Para peserta tersebut membuka jaringan media sosial seperti twitter, facebook, kaskus dan blog. Tujuannya adalah semata-mata untuk mempromosikan kota Solo.

Dalam menata kotanya, Jokowi juga selalu punya inovasi-inovasi baru seperti menggelar sayembara penataan kota yang diikuti oleh sejumlah arsitek dari seluruh Indonesia. Ke depannya, Solo akan selalu menggelar sayembara untuk penataan kawasannya. Menurut Jokowi, dalam konsep pembangunan menata kota, ia berharap ide pembangunan kota muncul dari banyak orang bukan hanya dari satu orang atau satu kontraktor. Terobosan ini sudah ada payung hukumnya dan merupakan terobosan pertama kali di Indonesia.

Bukan itu saja, Jokowi juga adalah seorang forester sejati. Kecintaannya pada tumbuhan, taman, hutan dan kayu membawanya keliling dunia untuk memasarkan mebel dan belajar mengelola tanaman dengan baik. Inilah yang kemudian banyak menginspirasi bapak 3 orang anak ini dalam mengembalikan kota Solo ke jati dirinya sebagai kawasan tradisi yang sejuk.

Ambisinya dimulai dengan merintis hijauan di sepanjang jalur Citywalk. Jokowi mengembangkan jalur pedestrian di berbagai penjuru di kotanya. Taman-taman kota telah direvitalisasi. Kawasan bantaran sungai ia sulap menjadi Green Belt atau Sabuk Hijau. Contohnya, Taman Sekartaji seluas 38 hektare dan Taman Balekambang dijadikannya peneduh, paru-paru kota dan daerah tangkapan air.

Maka tidak salah bila Wakil Presiden Boediono mencanangkan Solo sebagai the Indonesian City of Charm dalam the 7th China-ASEAN Expo, di Nanning, Guangxi, China, Oktober 2010 lalu. Untuk mengupayakan ikon tersebut, Jokowi bercita-cita mewujudkan Solo menjadi Kota Dalam Kebun. Setiap ruang publik terbuka yang belum ada hijauannya, ditanami tanpa kecuali. Pagar-pagar dinding dan besi dirobohkan dan diganti pagar hidup (tanaman).

Dia berharap, 30-35 persen wilayah kota akan menjadi kebun dan 15 tahun ke depan bahkan akan menjadi hutan. Selain itu, untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan kota, bila ia mempunyai program pembangunan kota, biasanya terlebih dahulu ia menulis idenya di media lokal untuk mendapatkan opini maupun tanggapan masyarakat.

Jokowi berprinsip bahwa untuk menjadi pemimpin rakyat harus berani melawan arus. Pemimpin itu diharapkan bisa menjadi sumber inspirasi tidak saja bagi rakyat yang dipimpin namun juga bagi Indonesia bahkan dunia internasional. Selanjutnya, menurut beliau, salah satu strateginya dalam menjalankan pemerintahan adalah membangun trust (kepercayaan).

Strategi komunikasi intensif dan sabar dan prinsip “memanusiakan” warganya adalah cara yang dilakukannya saat menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di daerah Banjar Sari yang sudah puluhan tahun mendominasi tata kota Solo. Ketika harus memindahkan PKL, ia lebih dulu mengundang makan para pelaku sektor informal itu. Ia tak memilih jalan pintas: mengerahkan aparat atau membakar lokasi. Setelah undangan makan yang ke-54, baru ia yakin pedagang siap dipindahkan. Acara pemindahan pun berlangsung meriah, lengkap dengan arak-arakan yang diramaikan pasukan keraton.

Berhasil dengan Banjarsari, Joko Widodo merambah PKL di wilayah lain. Di jalan depan Stadion Manahan, sekitar 180 pedagang menjadi sasarannya, mereka dibuatkan shelter dan gerobak. Penjual makanan yang terkenal enak di beberapa wilayah dikumpulkan di Gladag Langen Bogan Solo, Gandekan. Lokasi kuliner yang hanya buka pada malam hari dengan menutup separuh Jalan Mayor Sunaryo tersebut, sekarang menjadi tempat jajan paling ramai di kota itu.

Itulah Jokowi, yang memperlakukan PKL sama terhormatnya dengan pedagang pasar tradisional, tenant, toko, mal, supermarket, dan pelaku ekonomi lainnya. Ia bahkan memberikan perhatian lebih pada Usaha Kecil Menengah. Di era kepemimpinannya pula, pemerintah kota Solo berhasil merevitalisasi 15 pasar tradisional sehingga mampu bersaing dengan pasar modern. Lalu, merelokasi 23 titik PKL dan mendirikan 5 Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMM) sebagai percontohan. Targetnya, ketika masa jabatannya berakhir pada 2015, sebagian besar dari 38 pasar tradisional Solo sudah dibangun ulang.

Menurutnya, kesalahan terbesar seorang kepala daerah adalah memberi kemudahan izin kepada investor besar untuk membangun mal dan supermarket, namun tidak memberi ruang bagi PKL dan mengabaikan pasar tradisional. Bagi Jokowi, PKL adalah aset. Terbukti, merekalah yang paling mampu bertahan ketika Indonesia diterpa badai krisis moneter. Mereka harus diberi fasilitas, entah dalam bentuk shelter, tenda, gerobak, atau pasar. Sebaliknya, Jokowi mempersulit izin pendirian mal dan supermarket.

Selama menjabat walikota, ia mengaku menerima permohonan izin untuk lebih dari 20 mal, namun semua ditolaknya. Grand Mall dan Solo Square adalah dua mal di Solo yang diberi izin walikota sebelumnya. Tapi, Jokowi mengaku mengizinkan pendirian Paragon Apartemen. Yang terpenting, menurut dia, investor harus bersedia memberikan fasilitas publik. “Bantuan asing untuk pembangunan banyak yang datang ke Solo. Antara lain, dari UN Habitat, Aus Aid, GTZ, dan CDIA. Namun untuk investasi, saya mengutamakan investor lokal yang kompeten dan kompetitif.

Jokowi juga telah menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk memangkas jalur pengurusan perizinan dan administrasi kependudukan menjadi sangat murah dan mudah. Dahulu proses perizinan yang dulu butuh delapan bulan, telah dipangkasnya menjadi enam bulan, lalu empat bulan dan sekarang cukup enam hari. Begitu pun pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sebelumnya 2-3 minggu, kini cukup satu jam.

Dengan gaya kepemimpinannya, Jokowi sukses mendongkrak Penghasilan Asli Daerah yang hanya Rp 54 miliar di tahun pertama ia menjabat, menjadi Rp 146 miliar pada 2010. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Solo sebesar Rp 1,03 triliun, pendapatan per kapita Rp 14,6 juta, dan Upah Minimum Regional Rp 835 ribu.

Karena prestasinya itulah, Jokowi mendapat banyak apresiasi dan penghargaan. Majalah Tempo memasukkannya sebagai salah satu dari “10 Tokoh 2008″ kategori pemimpin daerah terbaik se Indonesia. Ia juga pernah dianugerahi Bung Hatta Award 2010. Semua penghargaan itu tidak membuat Jokowi lupa daratan. Ia tetap berusaha rendah hati dan tampil apa adanya.

Dalam kiprahnya di birokrasi, Jokowi memang selalu menjaga diri dan keluarganya dari godaan korupsi. Ia dengan tegas memisahkan urusan pemerintah, perusahaan mebel miliknya dan keluarga. Bukan itu saja, ia secara periodik melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, Jokowi terpilih lagi sebagai Walikota Solo dengan suara melebihi 90%. Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Memimpin Ibukota dengan hati

Pada tanggal 20 September 2012, Jokowi bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berhasil memenangkan Pilkada Jakarta dan kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang “baru” dan “bersih”, meskipun umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun.

Selama menjabat sebagai gubernur, berbagai program telah dilakukan. Program besar yang diluncurkan untuk memperbaiki pendidikan dan kesehatan adalah Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Kartu Jakarta Sehat sebenarnya adalah program asuransi yang dibayarkan oleh pemprov sehingga memungkinkan masyarakat DKI Jakarta mendapat pelayanan paling dasar tanpa harus mengeluarkan uang banyak, sementara Kartu Jakarta Pintar adalah program terseleksi bagi murid yang tidak mampu agar mampu membeli peralatan dan kebutuhan pendidikan.

Untuk mengatasi masalah kemacetan, pada 10 Oktober 2013, Jokowi meresmikan pembangunan Angkutan Massal Cepat (MRT) yang sebelumnya sempat tertunda selama bertahun-tahun. Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2013, Jokowi juga meresmikan pembangunan jalur hijau Monorel Jakarta sepanjang sebelas kilometer. Selain itu, pada November 2013, Pemerintah Daerah DKI Jakarta berhasil menambah armada bus Transjakarta meski belakangan pengadaan bus itu bermasalah.

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan armada Transjakarta, maka mulai tanggal 30 Desember 2013, PT Transjakarta secara resmi disahkan. Dengan demikian posisinya berdiri sendiri sebagai sebuah Badan Usaha Milik Daerah, tidak lagi dibatasi kewenangannya sebagai Unit Pelaksana di bawah Dinas Perhubungan. Dengan menjadi perusahaan tersendiri, Transjakarta diharapkan mampu bekerja lebih efisien, lincah, dan fleksibel, termasuk saat pengadaan armada.

Untuk mengembangkan pariwisata, pada 24 Februari 2014, Jokowi meluncurkan bus pariwisata Jakarta. Bus tingkat dengan kapasitas 60 penumpang ini dapat dinikmati secara gratis dan dimaksudkan untuk meningkatkan daya tarik Jakarta kepada wisatawan. Bus ini beroperasi setiap hari dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB dengan rute dari Pasar Baru hingga Bundaran Hotel Indonesi.

Dalam reformasi birokrasi, selama dua tahun menjabat, Jokowi melakukan banyak sekali pengubahan posisi birkorat. Di antaranya lurah dan camat melalui lelang jabatan, serta wali kota, kepala suku dinas dan dinas melalui pemberhentian dan penunjukan.

Pada April hingga Juni 2013, Jokowi menciptakan sistem baru dalam penempatan birokrasi, yaitu lelang jabatan. Dalam sistem ini, setiap PNS diberi kesempatan yang sama untuk menduduki posisi yang diinginkannya dengan memenuhi kualifikasi dan mengikuti tes. Hasil tes diumumkan secara transparan dan pemerintah provinsi menempatkan PNS tersebut sesuai prestasi dan kualifikasinya.

Salah satu lurah yang terpilih dalam proses lelang jabatan adalah Susan Jasmine Zulkifli. Ia terpilih untuk menjabat di wilayah Lenteng Agung. Namun, penunjukkan lurah Susan menuai protes dari beberapa orang karena lurah Susan beragama Kristen, yang dianggap tidak sesuai dengan sebagian besar warga Lenteng Agung yang beragama Islam. Kontroversi ini semakin menguat setelah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meminta Jokowi mempertimbangkan ulang pengangkatan lurah Susan. Namun, Jokowi menegaskan bahwa ia tidak akan menurunkan lurah Susan atas dasar agama dan hanya akan mempertimbangkan kinerjanya sebagai lurah.

Untuk menanggulangi banjir yang selalu melanda ibukota, sepanjang tahun 2013, proyek-proyek normalisasi dalam rangkaian JEDI (Jakarta Emergency Dredging Innitiative) dilakukan intensif. Yang paling dikenal adalah pengembalian fungsi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pesanggrahan. Usaha ini menuai banyak pujian, bahkan dari luar negeri. Dengan normalisasi ini, diakui oleh BPBD bahwa banjir 2014 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Durasi banjir memang lebih lama karena puncak musim hujan yang lebih panjang, namun luas genangan berkurang.

Jokowi juga melakukan pembenahan pemukiman dilakukan melalui dua cara, yaitu relokasi ke rumah susun dan pembenahan melalui program kampung deret.  Program ini memberi kesempatan kepada warga yang ingin memperbaiki kondisi rumahnya yang tidak layak dengan syarat harus memiliki bukti kepemilikan tanah yang jelas. Daerah yang mendapat bantuan Kampung Deret yang sering mendapat sorotan antara lain Tanah Tinggi, Cipinang Besar Selatan, Petogogan, Semper Barat, dan Tambora. Pada 2013 lalu, pembangunan Kampung Deret dilakukan di 26 titik. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 70 Kampung Deret baru itu akan dimulai pada awal Juni 2014.

Selain itu, rumah susun menjadi solusi utama untuk relokasi dalam jumlah besar. Selama Banjir Jakarta 2013, Warga Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, dan Kali Pakin, misalnya, direlokasi antara lain ke Rumah Susun Pinus Elok, Rumah Susun Marunda, Rumah Susun Tambora, dan lainnya. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan 100 rumah susun baru tahan gempa untuk menampung relokasi lainnya.

Tidak saja membangun sendiri, Pemprov DKI Jakarta juga menerima hibah dari berbagai Kementerian dengan syarat mau memperbaikinya. Setelah banjir Jakarta 2013, diketahui bahwa waduk di Jakarta kesulitan menampung air karena pendangkalan dan pendudukan warga. Pemprov DKI kemudian melakukan relokasi secara bertahap terhadap warga yang antara lain menempati lahan waduk Pluit dan Ria Rio. Setelah melalui berbagai perundingan, termasuk makan bersama Gubernur, akhirnya warga bersedia dipindah sehingga waduk bisa dikeruk untuk menghadapi musim banjir 2014.

Untuk menambah pelayanan kesehatan, serta mengantisipasi pengguna KJS dan BPJS yang membuat antrian panjang di berbagai rumah sakit di Jakarta, Jokowi memulai pembangunan Rumah Sakut Umum Daerah di Pasar Minggu. Rumah sakit ini berkapasitas 400 tempat tidur. Delapan puluh persen bisa dimanfaatkan oleh pengguna Kartu Jakarta Sehat. Rumah Sakit ini akan berfokus kepada usaha perawatan penderita kanker, pasien anak, dan lansia. Untuk itu, akan disiapkan 20 unit neonatal intensive care unit (NICU) untuk bayi dan 20 unit pediatric intensive care unit (PICU).

Selain itu, untuk mendukung pelayanan kesehatan para pekerja di sekitar Kawasan Berikat Nusantara, dibangun rumah sakit umum yang dikhususkan bagi para pekerja pada 8 April 2014. Rumah sakit ini berkapasitas 9.000 meter persegi, terdiri atas 8 lantai, dan jumlah tempat tidur yang tersedia 184 tempat tidur. Fasilitas yang disediakan antara lain pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, mulai dari rawat jalan, unit gawat darurat, unit rawat intensif, bedah sentral, ruang radiologi, ruang CSSD, laboratorium, poliklinik, medical check up, fisiotherapy, dan kamar jenazah. Rumah sakit ini dibangun dengan dana CSR BUMN dan Pemerintah DKI Jakarta memiliki 26% sahamnya.

Jokowi juga menaruh perhatian besar pada seni budaya. Jokowi berharap bisa menjadikan brand Jakarta sebagai kota festival. Karena itu berbagai perayaan dan festival dirayakan di Kota Jakarta, bahkan hingga menutup jalanan dari kendaraan bermotor selama satu hari penuh. Total sebanyak 97 festival diadakan selama 2013 di Jakarta.  Pada Juni 2013, Jokowi mencoba mengembalikan fungsi Pekan Raya Jakarta (PRJ) sebagai pesta rakyat dengan mengadakan beberapa festival di pelataran Monas, seperti Festival Kampung Jakarta pada 15-16 Juni 2013. PRJ dianggap sudah melenceng dari niatan awalnya karena cenderung dikunjungi oleh golongan menengah ke atas.

Dalam bidang tata kota, Jokowi mengawali dengan pengesahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakart, pembenahan pengurusan IMB, dan pengelolaan ruang terbuka hijau, dan pembenahan pasar dan pedagang kaki lima, Jokowi mulai membenahi masalah mendasar di Jakarta. RDTL DKI Jakarta sebenarnya telah disusun sejak masa Fauzi Bowo, namun pengesahannya terhambat. Salah satu masalahnya adalah sosialisasi ke masyarakat belum dilakukan. Karena itu, kebijakan baru menuntut RDTR dibagikan kepada masyarakat melalui kelurahan setempat agar bisa mendapat masukan bersama. Para akademisi dan LSM juga diundang untuk ikut memberi pandangan masing-masing mengenai RDTR tersebut.

Aksi paling dikenal dari Jokowi dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah di Pasar Minggu dan Pasar Tanah Abang. Jika di terminal Pasar Minggu pedagang dipindahkan ke Lokasi Binaan PKL Pasar Minggu, maka pedagang di ruas jalan pasar Tanah Abang dipindahkan ke Blok G Tanah Abang. Awalnya pedagang mengeluh sepinya pengunjung, namun berbagai fasilitas Blok G terus dilengkapi antara lain eskalator, undian berhadiah mobil, hingga fasilitas wifi gratis.

Sebanyak lima pasar tradisional juga dibangun dan direnovasi dengan fasilitas memadai selama tahun 2013, antara lain Pasar Manggis, Pasanggrahan, Kebon Bawang, Kebon Duri, dan Nangka Bungur. Para pedagang dibebaskan dari sewa, namun harus turut memelihara pasar dan menaati aturan untuk tidak mengalihkan sewa atau menjual kiosnya ke pihak lain. Pedagang hanya akan dikenakan biaya perawatan, listrik, dan air saja. Pada 2014, sebanyak empat pasar tradisional lainnya selesai direnovasi, antara lain Pasar Kramat Jati, Pasar Ciplak, dan Pasar Grogol, dari total 14 pasar yang dibenahi.

Jika sebelumnya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sarat praktik percaloan dan suap, sehingga mengacaukan tata kota, maka sejak 1 Februari 2014, IMB bisa diurus dari internet. Hal ini menyingkat waktu pengurusan IMB dari setengah bulan menjadi cukup 7 hari saja. Pengurusan bisa dilakukan dari rumah, warnet, atau tempat kerja. Namun sebagai imbal baliknya, Jokowi menuntut warga agar segera mengurus IMB masing-masing karena prosesnya sudah dipermudah. Jika tidak juga memiliki IMB, bangunan-bangunan liar akan segera dirobohkan.

Selama masa pemerintahan Jokowi di DKI Jakarta, APBD DKI Jakarta terus meningkat dari awalnya Rp 41 Triliun pada 2012, menjadi Rp 72 Triliun pada 2014, atau sebesar 31 Triliun hanya dalam dua tahun. Hal ini dilakukan dengan mempermudah dan transparansi pajak, efisiensi pengeluaran, e-catalog dan e-budgetting. Penyerapan APBD 2013 yang awalnya diprediksi di angka 97%, terwujud di 84,5% dan menghasilkan SiLPA Rp7 Triliun untuk digunakan di tahun 2014.

Dana berlebih ini ditetapkan dalam RAPBD 2014, Rp 2,5 triliun yang pertama dialokasikan untuk penanganan kemacetan Kota Jakarta melalui pembelian ribuan bus Transjakarta dan reguler. Dan Rp 2,5 triliun selanjutnya untuk penanganan banjir dan mengoptimalkan lima rumah pompa yang ada di Jakarta. Salah satunya adalah dengan mendukung percepatan pembangunan Waduk Ciawi, dengan menganggarkan sebesar Rp 200 miliar untuk pembebasan tanah. 

(Teguh Pribadi, diolah dari berbagai sumber)